M Ali Akbar
Mamuju - Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr. (Han) bersama Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Farouk Pakar, S.Pd., M.Han beserta unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyambutan kedatangan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin didampingi Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin dan rombongan di Bandara Tampa Padang. Kamis (23/02/2023).
Dalam kunjungannya di SMKN 1 Rangas, Wapres meninjau proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Mamuju dan Majene mengalami gempa dalam dua tahun terakhir, yakni gempa berkekuatan magnitudo (M) 6, 2 pada 2021, dan M 5, 8 pada 2022.
Dalam paparannya, PPK Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar M. Sulthoni Rahman mengatakan, pembangunan pascagempa ini dikategorikan menjadi 3, yaitu pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.
Sulthoni menambahkan, dari 43 sekolah yang terkena gempa, yang telah selesai pembangunannya sebanyak 37 sekolah, salah satunya SMKN 1 Rangas. Proyek pembangunan dilakukan oleh Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketika ditanya Wapres tentang fasilitas dan peralatan lab, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar M. Natsir menjelaskan bahwa perlengkapan lab belum ada.
“Sebelum gempa [peralatan] sudah lengkap semua. Setelah gempa, itu hancur semua. Sekarang kosong, ini dibangun gedung saja, peralatan lab belum ada, ” jelasnya.
Natsir menambahkan, selama fasilitas lab belum ada, siswa hanya belajar teori saja.
“Sekarang lebih banyak teori dulu, ” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Wapres pun meminta peralatan lab harus segera diadakan.
“Jangan sampai [jadi] SMK teori. Segera diusahakan [pengadaan peralatannya]. Gedungnya kan sudah siap, ” tegas Wapres.
Setelah melaksanakan peninjauan di SMKN 1 Rangas Wapres K.H. Ma’ruf Amin melanjutkan agendanya memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penuruan Stunting di Sulawesi Barat di Hotel Maleo Mamuju Sulawesi barat.
Pada rapat yang diikuti oleh Pj. Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan para Bupati se-Sulawesi barat tersebut, Wapres mendengarkan secara langsung laporan dari Pejabat Gubernur, para Bupati atau yang mewakili, tentang kemajuan program yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, dan rencana ke depan untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Barat.
Wapres menyebutkan, bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meskipun dalam 4 tahun terakhir prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan, namun Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu mencapai 35 persen.
“Dalam 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022, secara umum angka stunting di Sulawesi Barat memang telah turun 6.6 persen. Namun, Sulawesi Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulawesi Barat masih sebesar 35 persen. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 1.2 persen dari tahun 2021, ” papar Wapres saat membuka rapat.
Setelah mendengarkan laporan dari Pj. Gubernur dan para Bupati, Wapres pun memberikan apresiasi atas komitmen, kinerja, dan upaya menurunkan stunting yang telah dilakukan. Namun demikian, Wapres juga melihat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, dan beberapa cakupan intervensi yang dinilai masih belum baik.
Oleh karena itu, Wapres memberikan beberapa arahan pokok untuk ditindaklanjuti agar penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat dipercepat.
Pertama, Wapres meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan. Wapres mengingatkan bahwa penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kemanusiaan.
Kedua, Wapres meminta agar koordinasi diperbaiki. Semua pihak harus menghilangkan ego sektoral.
“Perbaiki koordinasi antarpihak, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI/Polri, maupun dengan lembaga non-pemerintah seperti universitas, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, karena penurunan stunting merupakan tugas bersama, ” tegas Wapres.
Ketiga, Wapres meminta agar dipetakan kantong-kantong wilayah stunting, dan diidentifikasi layanan yang masih kurang dan harus diperbaiki, diikuti dengan penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat.
Keempat, Wapres juga meminta agar semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan, baik Kader Posyandu, Kader PKK, Kader Penyuluh KB, Kader Sanitasi, Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, dan lainnya.
Kelima, Wapres meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.
Selanjutnya, Wapres meminta agar dikembangkan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur.
“Hal ini bukan masalah bagi Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan. Selain ikan, juga ada telur. Dengan harga yang murah, kandungan gizi yang baik, mudah diperoleh dan diolah, konsumsi telur satu butir per hari adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, ” imbuh Wapres..
Esok harinya, Jumat (24/02/2023), Wapres akan melanjutkan kunjungan lapangan ke salah satu Posyandu untuk melihat secara langsung pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting yang dilakukan.
Updates. 
Suhendi 
Rosmini 
Tony Rosyid 
