Sekda Mamuju Tengah H.Askary: Perlu Komitmen Seluruh Stekeholder Untuk Mewujudkan KLA

Mamuju Tengah – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Mamuju Tengah Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) bertempat di aula kantor Bupati Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Senin 21/02/2022 

Hadir, Sekda Kabupaten Mamuju Tengah H. Askary Anwar., Kepala Bappeda/Ketua Gugus KLA, Litha Febriani, Ketua DWP Mamuju Tengah , Faigah Askary, Sekertaris DPPKBPPPA, Hj. Nilmawiah, Kemenag, H. Mulyadi Rasid, Ka. OPD Lingkup Kabupaten Mamuju Tengah , Camat serta Fasilitator nasional sistim perlindungan anak dan KLA, Nuranti.

Baca juga: Mensos Risma: Saya Minta Balai Laksanakan Multilayanan Multifungsi Tangani Semua Masalah Sosial

Sekertaris DPPKBPPPA Hj. Nilmawiah mengatakan , Kabupaten/Kota Layak anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka peran pemerintah dari seluruh OPD sampai dengan Kecamatan dan Desa dalam Gugus Tugas harus membangun komitmen bersama dan mendorong partisipasi masyarakat melaksanakan program pembangunan secara efektif, efisien, bersih dalam rangka mewujudkan KLA, ” kata Hj. Nilmawiah.

Baca juga: 40 Kepala Desa Terpilih di Mamuju Tengah Resmi Dilantik

Sementara  Sekda Mamuju Tengah, H. Askary Anwar, mengatakan Kewajiban terhadap program KLA adalah kewajiban kita bersama termasuk masyarakat sebagai stakeholder, kita mampu mendorong peran aktif lembaga kemasyarakatan, masyarakat, pemerintah, instansi vertikal, camat dan pemerintah desa untuk dapat bersinergi untuk menciptakan pengembangan kota layak anak.

“Anak adalah hal yang sangat penting untuk disiapkan, kebijakannya, kebutuhannya dan lain-lain sebagainya, .jika pengembangan SDM anak tidak maksimal maka generasi kedepan akan menjadi generasi yang tidak akan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan, lebih-lebih berguna bagi masyarakat dan bangsa, “tuturnya. 

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Kita harus punya peran semua sektor, stakeholder, OPD, kalau kita ingin kabupaten kita menjadi sebuah kabupaten yang layak anak, maka kesemua stakeholder itu harus bergerak, baik pada tataran kebijakan, implementasi dan lainnya nanti akan diberikan evaluasi

“Mari kita berkomitmen kuat dan memberikan kreativitas dan inovasi kerja kita untuk menciptakan pengembangan KLA di Mamuju Tengah tidak pada tatanan jargon-jargon ataupun kalimat-kalimat tertentu saja, kita harus aktif utamanya didesa, ” tutupnya. 

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Bangga Ada Dua Jenderal Perempuan Hadiri Rapim TNI-Polri